Time.i-news.site/, BOJONEGORO — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Islamiyah Desa Kepoh, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, menuai sorotan setelah muncul dugaan adanya telur rebus dalam kondisi tidak layak konsumsi yang disajikan kepada siswa, Selasa (24/2/2026).
Informasi tersebut mencuat setelah dokumentasi menu makanan beredar di kalangan wali murid dan memicu kekhawatiran terkait kualitas serta higienitas makanan yang diberikan kepada anak-anak. Dalam dokumentasi yang beredar, menu yang terdiri dari telur rebus, camilan, dan buah-buahan diduga tidak memenuhi standar kelayakan konsumsi.
Sejumlah wali murid mengaku mencurigai kondisi telur rebus yang disajikan karena aroma dan tampilan yang dinilai tidak segar. Dugaan tersebut kemudian menjadi bahan diskusi di grup komunikasi orang tua siswa dan memunculkan berbagai reaksi.
“Saat dibuka, telur rebusnya diduga sudah basi. Kami khawatir jika dikonsumsi anak-anak bisa berdampak pada kesehatan,” ujar salah satu wali murid yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Meski demikian, para orang tua menegaskan bahwa mereka tetap mendukung penuh program MBG sebagai program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan gizi dan kualitas kesehatan peserta didik. Namun, mereka menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh apabila dugaan makanan tidak layak konsumsi benar terjadi.
Gelombang kekhawatiran ini memicu desakan agar pihak terkait melakukan pengecekan kualitas (quality control) secara lebih ketat terhadap bahan makanan sebelum didistribusikan ke sekolah. Wali murid juga mendorong adanya transparansi dari pihak penyedia makanan maupun pengelola SPPG terkait proses pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi menu.
Para wali murid berharap dugaan ini dapat segera diklarifikasi agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program MBG.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPPG Kepoh belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan temuan tersebut. Masyarakat kini menunggu langkah evaluasi dari dinas terkait guna memastikan standar keamanan pangan tetap terjaga dan kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
Apabila dugaan ini terbukti, maka evaluasi terhadap sistem pengawasan, penyimpanan bahan makanan, serta mekanisme distribusi dinilai menjadi langkah penting agar tujuan utama program pemenuhan gizi siswa tetap berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
