Time.i-news.site/Bojonegoro 19/03/2026 — Dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi di wilayah Sugihwaras kian menguat. Aktivitas pengisian BBM ke puluhan jerigen yang berlangsung berulang memunculkan indikasi adanya pola terorganisir yang disebut-sebut menyerupai praktik “mafia BBM”.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, pengisian BBM subsidi menggunakan jerigen dalam jumlah besar terjadi secara terbuka di salah satu SPBU di kawasan tersebut. Jumlah yang tidak wajar serta frekuensi yang berulang memunculkan dugaan adanya praktik distribusi yang tidak sesuai ketentuan.
Dalam regulasi yang berlaku, pengisian BBM subsidi menggunakan jerigen hanya diperbolehkan dengan persyaratan ketat, seperti surat rekomendasi resmi serta sistem pengawasan berbasis barcode. Tanpa mekanisme tersebut, aktivitas ini berpotensi mengarah pada penyimpangan distribusi.
Fenomena pengisian jerigen dalam jumlah besar selama ini kerap dikaitkan dengan pola distribusi tidak resmi, di mana BBM subsidi diduga dikumpulkan untuk kemudian disalurkan kembali ke sektor non-subsidi dengan harga lebih tinggi. Pola inilah yang di berbagai daerah sering disebut sebagai bagian dari praktik “mafia BBM”.
Jika dugaan ini benar terjadi, maka bukan hanya merugikan negara dari sisi subsidi, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama.
Yang menjadi perhatian, aktivitas tersebut disebut berlangsung berulang tanpa adanya tindakan nyata yang terlihat di lapangan. Kondisi ini memunculkan persepsi publik tentang kemungkinan adanya pembiaran oleh pihak-pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum setempat. Meski demikian, dugaan tersebut masih perlu pembuktian lebih lanjut.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola SPBU maupun aparat terkait. Klarifikasi dari semua pihak dinilai penting untuk menjaga objektivitas serta menghindari simpang siur informasi di tengah masyarakat.
Sejumlah kalangan mendesak agar instansi terkait segera melakukan investigasi menyeluruh. Transparansi dan penegakan aturan secara konsisten dinilai menjadi langkah krusial untuk memutus rantai dugaan praktik distribusi ilegal BBM subsidi yang berpotensi merugikan banyak pihak.
