SIDOARJO – Kritik terhadap kinerja legislatif di Kabupaten Sidoarjo disampaikan dengan cara tak biasa. Puluhan karangan bunga bernada satir berjejer di depan Gedung DPRD Sidoarjo pada Senin (9/3/2026).
Karangan bunga tersebut dikirim oleh Aliansi Peduli Sidoarjo atau yang dikenal dengan Laskar Jenggolo. Aksi ini menjadi simbol protes terhadap apa yang mereka sebut sebagai melemahnya fungsi representasi DPRD sebagai wakil rakyat.
Tulisan pada sejumlah karangan bunga itu cukup menyentil. Di antaranya berbunyi, “Turut Berduka Cita atas Meninggalnya Demokrasi di Negeri Ini Khususnya DPRD Sidoarjo” serta “DPRD Sidoarjo Telah Gagal Menjadi Wakil Rakyat.”
Pesan-pesan tersebut secara langsung menyoroti kinerja lembaga legislatif yang dinilai belum menunjukkan keberpihakan kuat terhadap aspirasi masyarakat.
Ketua Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, mengatakan bahwa aksi simbolik ini merupakan bentuk kegelisahan masyarakat terhadap kinerja DPRD yang dianggap kurang responsif terhadap berbagai persoalan daerah.
“Kami prihatin, kami kecewa dan jengkel atas kurangya respons serta inisiatif dari DPRD Sidoarjo. Mereka adalah perwakilan rakyat, tapi nyatanya tidak mewakili suara rakyat. Maka hari ini, kami kirimkan bunga duka cita sebagai simbol matinya nurani di gedung ini,” tegas Bramada.
Di tengah kritik tersebut, muncul pula isu yang memicu perhatian publik, yakni dugaan adanya aliran dana sebesar Rp60 juta kepada sejumlah ketua organisasi masyarakat.
Isu yang berkembang bahkan menyeret inisial SP, seorang anggota DPRD Sidoarjo dari Fraksi Gerindra. Namun hingga saat ini, informasi tersebut masih sebatas rumor yang belum disertai bukti resmi maupun klarifikasi dari pihak terkait.
Sejumlah organisasi yang tergabung dalam aliansi, seperti Madas Nusantara, LSM LIRA, GRIB Jaya, LMPP, GMBI, PBB, KORAK, ALAS, GMPI hingga FPPI, menyatakan sikap untuk meminta kejelasan atas kabar yang beredar di ruang publik.
“Kami tidak ingin ada stigma murahan yang sengaja dilempar untuk melemahkan gerakan kontrol sosial. Jika ada bukti, buka ke publik. Jika tidak ada, hentikan fitnah!” tegas Bramada Pratama Putra, Ketua Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo.
Selain isu tersebut, Laskar Jenggolo juga menilai DPRD Sidoarjo belum menunjukkan langkah politik yang tegas dalam merespons polemik berkepanjangan antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo.
Padahal, menurut mereka, konflik di tubuh eksekutif tersebut berpotensi berdampak pada stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik.
“DPRD sebagai representasi publik seharusnya berdiri tegak mengawal kepentingan masyarakat, bukan justru diduga menjadi aktor di balik manuver politik yang tidak etis,” tambah Bramada.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Kabupaten Sidoarjo maupun pihak yang disebut dalam isu tersebut belum memberikan tanggapan resmi.
Klarifikasi terbuka dari lembaga legislatif dinilai penting untuk menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat.
Di sisi lain, Laskar Jenggolo menyatakan akan terus mengawal isu ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Bagi mereka, kritik yang disampaikan bukan sekadar protes, tetapi pengingat bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi harus dijaga dengan transparansi dan akuntabilitas.
